JAKARTA – Akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), Achmad Baidowi, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memenuhi kualifikasi untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut menyampaikan pandangan ini di Jakarta pada Senin (16/11), menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto mencari sosok pendamping baru.
Menurut Awiek, bursa pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia membutuhkan figur dengan kemampuan komunikasi politik yang matang agar mampu merangkul seluruh elemen bangsa.
Ia memandang kapasitas komunikasi yang dimiliki Sufmi Dasco selama berkiprah di parlemen terbukti efektif dalam menjembatani berbagai kepentingan politik yang beragam di tingkat nasional.
“Dengan demikian, kehadirannya diharapkan mampu mewujudkan stabilitas sosial-politik sehingga bisa tercapai stabilitas pemerintahan. Selanjutnya stabilitas ekonomi bisa tercapai dan cita-cita untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud,” ujarnya.
Selain aspek komunikasi, Awiek menyoroti faktor kesetiaan dan kedisiplinan dalam berorganisasi sebagai variabel krusial yang melekat pada rekam jejak politik Sufmi Dasco selama ini.
Ia menilai karakter tegak lurus serta kegigihan dalam memperjuangkan agenda kebangsaan menjadi modal berharga untuk memastikan keselarasan visi antara Presiden dan Wakil Presiden.
Komposisi Geopolitik dan Keislaman
Dari sudut pandang representasi demografis, Awiek mengamati bahwa komposisi kepemimpinan nasional akan semakin seimbang apabila memadukan unsur latar belakang yang saling melengkapi satu sama lain.
Ia menjelaskan bahwa Sufmi Dasco merepresentasikan figur dari kalangan sipil sekaligus mewakili elemen wilayah luar Pulau Jawa yang sangat relevan dengan kebutuhan geopolitik Indonesia.
Kombinasi tersebut dinilai mampu menciptakan keseimbangan representasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pembangunan nasional secara merata di seluruh wilayah tanah air.
Aspek sosiologis lainnya yang turut disorot oleh akademisi ilmu pemerintahan ini adalah keterikatan Sufmi Dasco dengan basis jaringan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.
Awiek mengingatkan publik bahwa Wakil Ketua DPR RI tersebut memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis Islam sejak masih aktif menjadi pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII).
“Karena itu, dia dekat dengan tokoh dan ormas keislaman sehingga mencerminkan perwakilan kelompok Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia,” ucap Awiek dalam keterangannya.
Kedekatan kultural dengan kelompok mayoritas ini dipandang dapat mempermudah jalannya dialog antara pemerintah dengan para tokoh agama dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat.
Tidak hanya bertumpu pada modal sosial dan politik, kapabilitas teknokratis Sufmi Dasco di bidang hukum serta pengalamannya di sektor ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan.
Pemahaman mendalam mengenai regulasi dan dinamika perekonomian dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu Presiden mengeksekusi berbagai kebijakan strategis di tengah tantangan global yang dinamis.
Respons Atas Agenda Presiden
Wacana mengenai sosok pengganti Wakil Presiden ini mencuat ke ruang publik menyusul kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari posisi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan segera memproses pencarian figur pendamping baru usai merampungkan agenda kunjungan kenegaraan ke luar negeri.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan Kepala Negara pada bagian akhir sambutannya saat menghadiri acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memang belum merinci nama-nama kandidat maupun kriteria khusus yang tengah dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan tersebut.
Kendati demikian, dinamika diskusi di kalangan akademisi maupun pengamat politik mulai mengerucut pada figur-figur yang dinilai mampu menjaga kesinambungan program dan stabilitas nasional.***


